Awal Tahun 2024 Diduga Masih Terjadi Pelanggaran Ham di Papua

Wartaindo.id Manokwari Yan Christian Warinussy Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari serta sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, menyatakan sikapnya bahwa tindakan kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua hingga awal tahun 2024 ini.

Perlu diketahui sebagai catatan saja sejak bulan Januari hingga Februari 2024 ini saja telah terjadi 7 (tujuh) peristiwa kekerasan warga sipil di Papua yang menimbulkan korban luka sebanyak 6 (enam) orang luka dan 4 (empat) orang tewas.  Lantas apa itu artinya ada dugaan jatuh korban sekitarnya 10 warga sipil luka dan tewas, sehingga dapat didorong untuk dilakukan penyelidikan (investigasi) dugaan pelanggaran HAM dan atau HAM Berat.

LP3BH Manokwari juga mencatat bahwa diduga terjadi 1 (satu) peristiwa penganiayaan, 3 (tiga) peristiwa penembakan, 2 (dua) peristiwa penangkapan sewenang-wenang serta 1 (satu) peristiwa tidak manusiawi maupun 2 (dua) peristiwa penyiksaan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan di awal Tahun 2024 ini.

Dugaan keras pelakunya berasal dari institusi keamanan negara (TNI dan Polri). Komposisi pelaku dan korban warga sipil menunjukkan bahwa institusi Polri diduga mengakibatkan seorang warga sipil tewas dan seorang lainnya mengalami luka-luka.

Sedangkan warga sipil yang diduga tewas akibat perlakukan aparat TNI sebanyak 4 (empat) orang dan yang luka-luka sebanyak 2 (dua) warga. Sementara warga sipil yang diduga tewas akibat perbuatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebanyak 7 (tujuh) orang dan 3 (tiga) warga lainnya dinyatakan mengalami luka.

Dengan demikian maka berdasarkan amanat Pasal 45 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua jelas negara Republik Indonesia belum dapat menunjukan dirinya mampu menyelesaikan peristiwa dugaan pelanggaran HAM Berat dan kekerasan di Tanah Papua hingga 23 Tahun ini.

“Selaku Peraih Penghargaan Internasional di bidang HAM John Humphrey Freedom Award dari Canada Tahun 2005, saya mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar segera mengundang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa)”, ujarnya.

PBB untuk mengunjungi Tanah Papua dan memastikan bahwa laporan tentang dugaan telah terjadinya kekerasan dan atau dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua dapat terverifikasi. Presiden Joko Widodo menurut Christian dapat melakukannya di jelang akhir kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *