Pejuang SKTM Memberi Bantuan Hukum Gratis Bagi yang Tak Mampu

Banjarnegara, wartaindo Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali, yang meliputi: hak untuk dibela (acces to legal counsel), diperlakukan sama di depan hukum (equqlity before the law), keadilan untuk semua (justice for all).

“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali” (Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Bantuan hukum (legal aid) berasal dari kata bantuan, yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata hukum yang berarti keseluruhan kaidah (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.

Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam bantuan hukum adalah meliputi: Adanya jasa hukum. Tindakan untuk menjadi pembela/kuasa di luar maupun di dalam pengadilan. Adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum.

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Undang-Undang yang mengatur tentang Bantuan Hukum diatur di Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Bagaimana cara mendapatkan layanan bantuan hukum gratis? Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, disebutkan secara tegas bahwa penerimanya adalah orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum. Bagaimana syarat dan tata cara pemberiannya itu? Untuk mendapatkannya, pemohon harus memenuhi persyaratan:

Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang akan dimohonkan bantuan hukum. Menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara. Melampirkan surat keterangan miskin (SKTM) dari pejabat setempat, seperti lurah atau pejabat desa lainnya.

Ahmad Raharjo, S.H., M.H. selaku Direktur LBH Banjarnegara siap bantu rakyat kecil. Hal ini dikarenakan menurut beliau, di mata hukum semua warga negara berkedudukan sama dan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut inilah yang mendasari LBH Banjarnegara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu.

LBH Banjarnegara yang beralamat di Jl. Raya Semampir No. KM.3, Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Jawa Tengah 53412 sangat peduli dengan permasalahan yang ada. Terbukti dengan setiap tahunnya bisa menolong sekitar empat puluh perkara dengan memberi bantuan hukum gratis. LBH ini telah menjadi pejuang SKTM yang artinya berjuang untuk orang tak mampu, berjuang dengan tenaga dan segala daya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *