Praktek Money Politik Pupuskan Harapan OAP Masuk Parlemen

Wartaindo.id Manokwari Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai Pesta Demokrasi 5 (lima) tahunan sekali sudah memasuki tahap penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Daerah (PPD) se-distrik di Kabupaten Manokwari. Para calon legislatif (caleg) telah berkompetisi melalui proses pemungutan suara, ada berkompetisi secara sehat, tapi ada yang melakukan dan atau berupaya memperoleh suara dari rakyat dengan cara-cara yang tidak etis dan cenderung bersifat “beli suara” alias money politic (politik uang).

Bukti-bukti awal sesungguhnya ditemukan di saat-saat menjelang hari H tanggal 14 Februari 2024 lalu maupun pada saat jelang pemungutan suara ulang (PSU) di sekitar 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Sabtu, 24/2 lalu, di Distrik Manokwari Barat dan Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Sesungguhnya, praktek money politik atau beli suara tidak hanya terjadi karena ulah para politikus busuk semata. Tapi juga karena ulah oknum-oknum warga masyarakat yang “menyediakan” dirinya untuk menjadi “pelacur suara”, karena keperluan mendapat uang Rp.250 ribu hingga Rp.1 juta lebih hanya dalam hitungan jam semata. Tanpa ada pertimbangan rasional mengenai nasib kehidupan oknum-oknum tersebut selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kini fakta menunjukkan bahwa banyak caleg Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Manokwari bakal mengalami kehilangan kesempatan menduduki kursi DPRD Kabupaten Manokwari. Wilayah-wilayah strategis seperti Sanggeng, Biryosi, Wirsi, Airkuki, Fanindi Belakang Mall alias Fanimo. Para pimpinan partai pemenang pemilu legislatif tahun 2024 di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota seyogyanya turut mencermati situasi ini.

Karena dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Manokwari sebagai Daerah Injil ke depan, masalah keamanan dan kenyamanan menjadi indikator utama. Ini karena perputaran ekonomi dan pembangunan berpusat di Sanggeng, Fisirey, Wirsi, Airkuki, Fanimo, Fanindi, Reremi, Biryosi, Wosi. Para caleg dari wilayah-wilayah tersebut seyogyanya mendapat perhatian dari sisi “angka politik” bukan sekedar angka matematika semata yang dikalkulasikan secara matematis semata.

Diperlukan peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat dalam membahas “angka politik” tersebut sejak saat ini. CW

keterangan poto istimewa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *