Jakarta wartaindo Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
Dalam pelaksanaan proyek strategis nasional membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Sehingga membutuhkan sumber pendanaan.
Menurut Jo sebagai Beneficiary Ownership (BO) dalam istilah Perpres no. 13 tahun 2018 yang ditunjuk menjadi bagian dari Trusted Company Services Provider (TCSP). Yang fungsinya untuk memfasilitasi, menverifikas, menvalidasi proyek-proyek yang akan didanai harus valid, memiliki feasibility yang jelas dan terukur profitability nya. “Ruanglingkupnya juga tidak terbatas di Indonesia saja tapi juga pada tingkat International Company” jelas Jo, saat ditemui awak media di jeda usai makan siang, jumat, 17 Desember 2021, All Sedayu Hotel pada acara “Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan dan Penjaminan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Ditambahkan Jo bahwa fungsi BO secara global di bawah World Bank yang manfaatnya juga dirasakan secara global.
Saat ditanyakan apa yang dibutuhkan dari Pemerintah? Jo menjawab, apa yang sudah baik ditetapkan oleh pemerintah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu dikerjakan dan dibangun kerjasama dengan swasta dan stakeholder yang ada. “Penetapan Presiden Joko Widodo sebagai Presidency G 20 menunjukkan saat ini kepemimpinan global ada ditangan Indonesia, ungkap Jo. Lanjut Jo dengan segera dilaksanakan proyek strategis nasional maka akan bisa menggerakan ekonomi hingga ke tingkat mikro.
Urgensi pelaksanaan proyek strategis nasional Pengelolahan Kebersihan SampahTerpadu (PKST) bisa dilaksanakan pada kuartal pertama tahun 2022 dengan skema BO yang telah ditanda tangani pada pertemuan KTT G 20. “Rencana pelaksanaan PLTSa ini akan di lakukan di Jawa Barat dengan skema BO yang mensyaratkan dana pembangunan terlepas dari tindakan money laundry dan dana terorisme. “BUMN dan swasta bisa bekerjasama untuk melaksanakan proyek strategis nasional tersebut, tandas Jo. Mengapa Jawa Barat? Jo menjawab bahwa yang sudah mengajukan ke pihak BO adalah pelaksanaan di Jawa Barat yang sudah melalui proses berbagai Kajian.
Menurup sesi wawancara Jo berharap dengan skema BO ini bisa mempercepat pembangunan dan pada gilirannya akan menggerakan ekonomi hingga ke level mikro.
Terungkap pada acara penandatanganan ini bahwa kebutuhan anggaran pembangunan PLTSa ini sedikitnya perlu anggaran 59 triliun. PT. Alfa Omega yang mempresentasikan proyek PLTSa ini menjelaskan secara detil dihadapan perwakilan BUMN yang hadir. (Moko)