Sumbangan Pemikiran Untuk Undang Undang Kebebasan Beragama.

Jakarta wartaindo Sekarang ini, di tengah-tengah masyarakat Indonesia sedang terjadi ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dan bersamaan dengan itu, juga sedang terjadi perbedaan pendapat tentang undang-undang apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan negara Republik Indonesia, dalam upaya menjamin pemenuhan hak kebebasan beragama bagi penduduk Indonesia. Saya amati, ada tiga pendapat berbeda, yaitu: Undang Undang Kerukunan Beragama, Undang Undang Perlindungan Umat Beragama, dan Undang Undang Kebebasan Beragama.

Tentang perbedaan ini, saya sampaikan pemikiran sebagai berikut:

Pertama, Apapun nantinya, Undang Undang yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh negara, Undang Undang tersebut harus berlaku bagi semua penduduk Indonesia, tidak jadi soal apakah dia menganut agama atau kepercayaan, atau bahkan tidak beragama. Semua orang berhak menjalankan agama, kepercayaan, dan keyakinannya masing-masing; Kedua, Indonesia tidak membutuhkan Undang Undang Kerukunan Beragama, karena negara RI tidak berwenang memaksa penduduk untuk hidup rukun, dan kalaupun negara akan memaksa penduduk hidup rukun, usaha tersebut tidak akan berhasil. Kalau ada warga masyarakat yang tidak mau rukun dengan orang lain, apa negara bisa memaksanya? Atau membawanya ke Pengadilan dan kemudian menghukumnya? Kerukunan bukan urusan negara, tetapi urusan masyarakat. Kalau ada warga masyarakat yang tidak mau hidup rukun dengan orang lain, masyarakat akan menjatuhkan sanksi sosial, misalnya dengan mengucilkan warga masyarakat tersebut;

Ketiga,  Indonesia tidak berwenang menetapkan Undang Undang Perlindungan Umat Beragama, karena negara tidak boleh bertindak diskriminatif, melindungi umat beragama dan tidak melindungi warga masyarakat yang tidak beragama. Semua warganegara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan. Dan oleh karena itu perlindungan terhadap umat beragama dan warga yang tidak beragama harus sama, dan ditetapkan dalam undang undang lain;

Keempat, Oleh karena itu, yang perlu dan harus ditetapkan dan dijalankan negara RI adalah Undang Undang Kebebasan Beragama; dan Undang Undang ini harus berlaku bagi semua penduduk Indonesia, termasuk penganut kepercayaan dan warga masyarakat yang tidak beragama.

Kebebasan Beragama.

Kebebasan beragama mengamanatkan bahwa semua orang berhak menganut agama yang dia pilih sendiri, hidup sesuai dengan keyakinan agamanya, mengamalkan agamanya dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Kebebasan beragama berarti negara tidak boleh memaksa sesorang untuk menganut agama tertentu, atau memaksa penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Negara juga tidak boleh meresmikan suatu agama. Negara harus menjamin hak kebebasan seseorang untuk beragama atau tidak beragama, menjalankan ibadah agamanya, menyebarluaskan ajarannya, atau mengubah agama yang dianutnya.

Kebebasan beragama membutuhkan jaminan dari negara; dan jaminan negara atas kebebasan beragama dan berkepercayaan, antara lain, dengan melarang pihak manapun mengancam, menghambat atau mengganggu orang atau sekelompok orang menjalankan hak kebebasan beragama atau berkepercayaan. Pihak-pihak yang melanggar ketentuan ini dituntut ke pengadilan dan dijatuhkan hukuman. Kebebasan beragama atau berkepercayaan adalah kebebasan pribadi yang harus mendapat perlindungan dari ancaman tirani penguasa dan tirani mayoritas. Seseorang atau sekelompok orang harus dijamin hak kebebasannya untuk beribadah dimanapun mereka mau melaksanakannya, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Apakah beribadah di rumah tinggal, taman, lapangan terbuka, atau tempat-tempat umum lainnya.

Prinsip Dasar Undang-Undang Kebebasan Beragama,  antara lain:

Pertama, Undang-Undang Kebebasan Beragama ditetapkan sebagai jaminan negara terhadap kebebasan bergama dan berkepercayaan dari semua penduduk Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 28 I ayat (5):  Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, Undang-Undang Kebebasan Beragama ditetapkan berdasarkan UUD 1945, pasal 29 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.  Dan pasal 28 E ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,…………..

Ketiga, Undang-Undang Kebebasan Beragama juga terikat kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948, Pasal 18, yang berbunyi: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. (Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan, secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan.)

Keempat, Hak kebebasan beragama adalah hak untuk beragama, atau berkepercayaan, atau tidak beragama; hak untuk menjalankan agama atau kepercayaan secara pribadi atau bersama-sama; hak untuk bertukar agama atau kepercayaan; dan hak untuk memiliki/ membangun rumah ibadah atau tempat ibadah.

Kelima, Undang-undang ini mengharuskan negara untuk berlaku sama kepada semua agama, dan melarang negara untuk meresmikan suatu agama atau suatu kepercayaan.

Keenam, Melarang lembaga negara manapun melakukan tindakan diskriminatif atas dasar agama atau kepercayaan. Melarang pencantuman agama atau kepercayaan dalam KTP atau dokumen negara lainnya.

Ketujuh, Melarang pihak manapun mengancam, menghambat atau mengganggu orang atau sekelompok orang menjalankan ibadah agama atau kepercayaannya. Pihak-pihak yang melanggar ketentuan ini dituntut ke pengadilan dan dijatuhi hukuman.

Tindak Lanjut.

Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bersedia membaca tulisan ini, tetapi perlu saya ingatkan, tulisan ini hampir tidak punya makna bagi siapapun, termasuk bagi umat beragama, kalau hanya berhenti pada baca-membaca. Tulisan ini dasarnya sangat kuat, yaitu UUD 1945, tetapi kalau kita lalai, saya khawatir, yang ditetapkan oleh DPR nantinya, justru undang undang yang disusun berdasarkan undang-undang dasar kilafah. Dan oleh karena itu, melalui tulisan ini, saya ajak rekan-rekan berjuang bersama, dengan menjalankan Offensive Initiative Strategy, bukan Defensive Reactive Strategy.

Mari kita teriakkan tiga kali, Salam Perjuangan Indonesia.  MERDEKA        MERDEKA        MERDEKA        

 

Oleh Merphin Panjaitan.

Penulis buku Logika Demokrasi, Peradaban Gotongroyong,Tuhan Memberkati Indonesia dan Revolusi Indonesia Menuntaskan Sejarahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *