Jakarta wartaindo.id Riak-riak suara untuk mendukung Jokowi tiga periode terdengar di sela-sela sebagian rakyat membentuk relawan untuk mendukung calon presiden yang akan maju di tahun 2024. Muncul kelompok Ganjaris, KGBN,Lingkar Puan, Brani 1 dan juga kelompok-kelompok lainnya.
Bahkan beberapa tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono presiden RI dua periode yang katanya turun gunung dengan mengatakan akan terjadi kecurangan dalam pemilu 2024 lalu Jusuf Kalla yang terus bermanuver menawarkan anak emasnya Anies Baswedan setelah mempertemukan dengan ketua Umum Nasdem Surya Palloh, Jusuf Kalla menemui ketua umum Golkar Airlangga Hartarto dan mengumpulkan sejumlah tokoh agama.
Apa yang dilakukan mereka semua sah-sah saja, termasuk wacana tiga periode dan mau mengusung siapa saja. Tak usah juga bawa perasaan apalagi bermusuhan lalu mencela tidak demokratis dan sebagainya. Toh jelas dan lugas apa yang dikatakan pak Jokowi bahwa dia akan taat konstitusi.
Seperti yang mengatakan turunkan Jokowi harusnya sama dengan orang atau kelompok masyarakat yang mengatakan lanjutkan Jokowi tiga periode, dengan catatan sesuai konstitusi. Dalam alam demokrasi semua sah-sah saja dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Sepanjang dasar Negara sebagai landasan dan pondasi itu jangan diusik lagi. Pemilihan umum toh hanya lima tahun, artinya kalau sosok yang didukung itu terpilih lalu lima tahun tidak ada karyanya tinggal jangan di pilih lagi.
Kita sebagai masyarakat belajar dewasa dalam menyikapi perpolitikan ini, berpolitiklah dengan penuh kegembiraan. Karena, saat pemilihan menjadi lawan tetapi banyak juga setelah itu berteman atau berkoalisi. Ada para anggota dewan di depan layar berdebat seperti berantem selepas itu juga ngopi bareng, jadi sekali lagi jangan baper.
Kembali munculnya gerakan tiga periode yang di gawangi M Qodari seorang pengamat politik yang kemudian terbentuknya JOK-PRO lalu muncul kembali Relawan Satu Indonesia (RSI). JOKPRO yang sudah muncul dua tahunan yang lalu ini bergerak terus agar Joko Widodo diberi kesempatan satu periode lagi.
Kemudian para relawan Jokowi yang mengusung Jokowi waktu mencalonkan presiden periode keduanya, menggelar Musyawarah rakyat (Musra) dilaksanakan di Arcamanik Bandung Minggu 28 Agustus 2022.
Menurut Budi Arie Ketua relawan Projo bahwa musra dilakukan untuk mendengar suara rakyat tentang siapa yang diusulkan menjadi presiden 2024 ini, termasuk ingin mendengar langsung apakah Jokowi tiga periode juga termasuk yang diusulkan dalam musra tersebut, semua ojo kesusu meminjam istilahnya pak Jokowi.
Tak bisa dipungkiri bahwa sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa elit partai yang mewacanakan penundaan pemilu seperti Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua umum partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Isu tersebut berkembang menjadi wacana presiden tiga periode yang didorong oleh beberapa menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan juga Bahlil Lahadalia BPKM.
Sekalipun kemudian muncul reaksi dari kelompok tertentu yang mengatakan bahwa wacana tiga periode itu pengkianatan reformasi, dan menjadi presiden buruk ke depan karena akan menjadi pembanding bagi presiden atau penguasa berikutnya akan melakukan amandemen.
Apalagi bagi kelompok yang dari awal tidak suka dengan kepemimpinan pak Jokowi berbagai nyinyiran dilontarkan. Dengan tuduhan yang mewacanakan Jokowi tiga periode itu ingin melanggengkan kekuasaan dan jabatan yang diperolehnya tentu di alam demokrasi semua sah-sah saja siapa mewacanakan apa.
Sebaliknya bagi pengusung Jokowi ada alasan yang coba diajukan yang pertama adalah kelanjutan pembangunan khususnya pembangunan ibu kota baru (IKN), masih diragukan kalau Jokowi tidak jadi presiden lagi mungkinkah itu dilanjutkan, perkara ada yang bicara pasti dilanjutkan karena itu sudah di sahkan di DPR.
Jangan salah DPR Pun bisa meninjau ulang dan bisa juga menarik kembali undang-undang atau peraturan tersebut, apalagi kalau yang jadi presiden nanti yang kontra dengan Jokowi. Kemudian persoalan kerasnya Pilpres karena menggunakan politisasi agama menurut yang mendukung Jokowi tiga periode tanda-tanda itu sudah terlihat. Belum lagi pengalaman buruk Pilkada DKI serta pilpres 2014.
Kemudian elektabilitas calon yang muncul saat ini masih relatif sama kuat artinya pridiksi akan terjadi pembelahan itu sangat kuat, karena akan muncul dua bahkan tiga pasangan calon. Karena posisi nya hampir seimbang mereka akan menggunakan segala cara untuk memenangkan, salah satunya politisasi agama.
Kekuatiran-kekuatiran tersebut yang menjadi landasan para pengusung Jokowi tiga periode, persoalan kemudian perlu mengamandemen itu persoalan DPR dan MPR RI sebagai bagian masyarakat perlu menyampaikan aspirasi.
Tinggal saatnya masing-masing masyarakat berjuang sesuai dengan apa yang diyakininya, yang berjuang untuk Ganjar jadi presiden berikan atau sosialisasikan dengan baik tentang prestasi dan juga sosok yang didukung demikian juga dengan Prabowo, Anies, Puan Maharani dan lain sebagainya.
Sebagai bangsa yang menjunjung adat ketimuran dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Bertandinglah dengan menawarkan prestasi dan program tanpa harus membubui agama sebagai alat permainan. Karena ketika agama sebagai alat politik praktis dengan mengatasnamakan Tuhan akan menjadi ancaman nyata bagi yang berbeda keyakinan.
Oleh Yusuf Mujiono
Pimpinan Majalah GAHARU dan Ketua umum PEWARNA