Wartaindo Jakarta Kehadiran gereja di tengah masyarakat adalah perwujudan misi untuk menjadi garam dan terang dunia. Gereja dipanggil untuk melampaui tembok gedung ibadah dengan memberikan dampak positif melalui pelayanan sosial, merawat kerukunan, dan membawa kedamaian bagi semua kalangan.
Untuk mewujudkan peran gereja di tengah masyarakat, jemaat atau umat membentuk berbagai Lembaga pelayanan. Seperti pelayanan di bidang pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi. Selain dengan pendidikan formal, gereja acapkali memberikan pendidikan seperti kursus merajut, menjahit dan bengkel serta las mobil dan berbagai ketrampilan termasuk mendorong pemberdayaan umat dengan UMKM. Sisi ekonomi atau ketahanan pangan dilakukan termasuk memberikan bantuan ternak seperti ayam, kambing, sapi bahkan ada babi.
Selain itu gereja juga mengambil peran pelayanan di bidang sosial kemasyarakatan dengan cara memberikan rumah singgah, panti asuhan, panti jompo dan juga panti rehabilitasi bagi jemaat yang kencanduan narkoba dan sakit jiwa (ODGJ).
Di bidang keuangan gereja juga membuat bank-bank kecil yang melayani kredit nelayan dan petani. Demikian pula dibidang hukum pendiriian lembaga pendampingan dan advokasi bagi mereka yang termarjinalpun di lakukan. Termasuk tak kalah penting pelayanan di bidang kesehatan dengan mendirikan poliklinik hingga rumah sakit sekala besar.
Artinya hampir semua sisi kebutuhan manusia, gereja berupaya hadir untuk mewujudkan perannya menjadi garam dan terang tersebut. Dan tanpa tedeng aling-aling penamaan lembaga yang didirikan gereja memakai nama-nama yang terkait dengan gereja misalnya saja Yayasan Tabitha, Lembaga pendidikan xaverius dan sebagainya.
Sampai disini orang tidak ada yang mengatakan lembaga kok sectarian, kenapa toh negara kita beragaman sepanjang nama itu tidak melanggar peraturan di jamin bisa ada ijinnya.
Namun, sayang hampir dilupakan atau sengaja tidak dimunculkan karena sadar kalau lembaga pelayanan yang satu ini menjadi pilihan umat Kristen akan dianggap perannya terlalu besar. Makanya dibuatlah narasi negative tentang pelayanan yang satu ini yakni PELAYANAN BIDANG POLITIK.
Banyak kali narasi yang dibangun justru dari sebagian tokoh-tokoh Kristen sendiri bahwa pelayanan politik ini bisa memecah bangsa. Woow kaget ketika suatu siang bincang dengan salah satu mantan bupati yang mengatakan politik Kristen akan membuat ancaman.
Ini lagi ada tokoh nasional yang duduk di lembaga aras gereja juga mengatakan bahwa emang kalau pejabatnya orang Kristen kenapa, apa pasti di jamin lebih baik. Toh kenyataanya banyak juga pejabat Kristen yang ditangkap akibat korupsi dan tindakan kejahatan lainnya.
Intinya, ada upaya keras agar pelayanan bidang politik ini tidak terwujud dan apabila ada yang tertarik agar gabung partai yang sudah ada. Sampai disini terkesan benar, tetapi apa lacur apakah orang Kristen yang berpolitik di partai yang bukan berdasar atau berazaz Kristen itu mampu bersuara terhadapa kepentingan kita.
Kenyataannya sejak partai Kristen terakhir di tahun 2014 kepentingan Kristen terabaikan, bagaimana undang undang label hallal pada makanan berjalan mulus. Pelarangan tempat ibadah dan jenis makanan terten tupun ketika di persekusi tidak ada yang bersuara. Padahal tentang ibadah dan makan pun tidak ada larangan. Namun kenyataan apakah wakil rakyat yang duduk di parlemen itu berjuang untuk kesataraan. Rasanya masih jauh, rata-rata mereka berjuang hanya untuk kepentingan partai termasuk hanya berpikir bagaimana tetap bertahan di senayan.
Budaya kejar kekuasaan dan uang inilah yang rasanya perlu diingatkan, dan hanya sebuah partai yang berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Para wakil rakyat itu akan mengembalikan arah tujuannya. Bahwa berpolitik bukan sekedar memperkaya diri atau mencari kekuasaan. Tetapi bagaimana tujuan politik itu mampu mensejahterakan kota artinya warga yang mendiaminya.
Karena kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “polis” yang berarti negara kota, dan “politikos” yang berarti warga negara.
Apalagi di Indonesia bahwa peran politik itu menentukan semuanya, bagaimana pendidikan dapat anggaran yang cukup, peraturan yang berpihak serta adanya pengawasan yang melekat agar mampu mengarahkan program dan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Lalu, bagaimana caranya kalau kita tidak masuk pelayanan politik di parlemen padahal disanalah arah perjalanan bangsa ditentukan.
Dan jangan pernah membedakan bahwa pelayanan di bidang politik itu akan menentukan arah pembangunan dan keberadaan bangsa, kecuali uundang-undangnya di ganti.
Penulis Yusuf Mujiono pemimpin Umum majalah GAHARU
Tinggal Di Jakarta
itu