Wartaindo Jakarta Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA Indonesia) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 di Yayasan Komunikasi Indonesia, Jl. Matraman Raya No. 10A, Matraman Timur, Jakarta, Rabu (4/11). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyusun strategi sinergi umat Kristiani, lembaga legislatif, Pemprov DKI Jakarta serta BUMD dalam mengawal kebijakan publik, dana hibah dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertanggungjawab.
Kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Bank Jakarta ini mengusung tema: ”Membangun Sinergi Umat Kristiani Jakarta dalam Menyikapi Kebijakan Publik dan Dana Hibah serta Peranan CSR BUMD untuk Kesejahteraan Bersama di Tengah Kehidupan Berkonstitusi NKRI Tahun 2026″.
Dalam sesi ibadah dibuka oleh Ps. Herru Widjaja. Sementara sesi orasi kebangsaan disampaikan oleh Sri Eko Sriyanto Galgendu dari Yayasan Maha Ismaya Semesta dengan topik “Kepemimpinan Diri sebagai Dasar Tanggungjawab Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara di NKRI”.
Focus Group Discussion (FGD) menghadirkan sejumlah narasumber kunci, yakni Dr. H. Herman, S.Ag., M.Si (Ketua Sukkel Keagamaan Mental Spiritual Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta), yang karena tugas negara menyampaikan melalui rekaman video .
Sementara itu Fachruroji dari Bank Jakarta serta Ir. Manuara Siahaan (Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus Dewan Pengawas PEWARNA Provinsi DKI Jakarta).
Dalam rangkaian diskusi, Ir. Manuara Siahaan mengingatkan PEWARNA DKI Jakarta agar segera menata administrasi organisasi, menyelenggarakan Rakerda secara matang, melengkapi legalitas serta menyusun program kerja bertahap tahun 2027‑2029 apabila ingin menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan dana hibah. Ia menegaskan bahwa dana hibah bukan hak otomatis PEWARNA, melainkan harus didasarkan pada program nyata yang mendukung tugas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Dr. H. Herman menekankan pentingnya peran keagamaan dan spiritualitas sebagai fondasi dalam mengawal kebijakan publik. Ia berharap umat beragama termasuk wartawan Nasrani senantiasa menjadi penjaga moral di tengah dinamika pemerintahan ibu kota.
I Ketut Indrayana menyoroti peran BUMD khususnya Bank Jakarta dalam menjalankan program CSR yang tepat sasaran, transparan dan benar‑benar menyentuh kebutuhan masyarakat Jakarta.
Moderator Rakerda diemban oleh Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ., CLA‑D., CPC., CPI sedangkan MC dijabat Suwidodo.
Dalam keseluruhan Rakerda, para peserta sepakat bahwa PEWARNA DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai wartawan Nasrani untuk tidak hanya melaporkan kebijakan publik, tetapi juga mendorong sinergi yang sehat antara pemerintah, BUMD, dunia usaha dan masyarakat.
Para peserta juga menegaskan bahwa dana hibah maupun CSR harus dikelola secara bertanggungjawab, berbasis data, memiliki sasaran yang jelas serta sesuai dengan prinsip berkonstitusi NKRI.
“PEWARNA harus menjadi mitra yang kritis, konstruktif dan berintegritas, bukan sekadar menunggu dana,” ujar salah satu narasumber dalam diskusi.
Rakerda berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB di Yayasan Komunikasi Indonesia Matraman Timur Jakarta.
Red/JS