Wartaindo Jakarta, 28 Agustus 2025 – Aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (28/8), berujung ricuh dan memakan korban jiwa. Sejak pukul 09.30 WIB, ribuan buruh memadati pintu gerbang DPR/MPR RI, menuntut perbaikan kesejahteraan. Siang harinya, massa mahasiswa bergabung dengan membawa isu tunjangan mewah anggota DPR, sehingga jumlah massa semakin besar.
Situasi memanas ketika aparat kepolisian menghadapi massa dengan pola represif. Gas air mata ditembakkan, water cannon dikerahkan, hingga bentrokan fisik pecah karena mahasiswa melempar batu dan kembang api. Bukannya mereda, ketegangan justru meluas hingga ke sekitar Stasiun Palmerah.
Puncak tragedi terjadi sekitar pukul 19.00 WIB, ketika sebuah kendaraan polisi melaju kencang di depan Gedung DPR dan menabrak seorang pengemudi ojek daring hingga tewas. Korban sempat dibawa ke RS Pelni, Jakarta, namun nyawanya tidak tertolong. Kejadian ini memicu gelombang amarah dan duka mendalam, karena menunjukkan bahwa aparat negara yang seharusnya melindungi justru menjadi penyebab jatuhnya korban sipil.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI), Muhammad Natsir Sahib, menyampaikan kritik keras terhadap Polri.
“Penanganan demonstrasi oleh Polri sangat teledor dan ngawur. Penabrakan warga sipil oleh aparat adalah tindakan brutal yang tidak bisa ditolerir. Polisi seharusnya menjaga keselamatan rakyat, bukan malah menebar ketakutan. Apa yang terjadi kemarin menunjukkan bahwa komando kepolisian gagal total,” tegas Natsir.
Natsir menambahkan, insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan cermin dari pola represif Polri dalam menangani unjuk rasa. Menurutnya, Polri tidak belajar dari berbagai kasus sebelumnya, di mana penggunaan kekerasan berlebihan terhadap massa aksi selalu berakhir dengan korban.
“Evaluasi internal sudah berulang kali dijanjikan, tapi hasilnya nihil. Karena itu, kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolri. Ini soal akuntabilitas. Kalau dibiarkan, Polri akan terus mengulangi kesalahan yang sama, dan rakyat akan terus jadi korban,” ujar Natsir.
Lebih lanjut, FOKSI menegaskan bahwa insiden ini telah melukai rasa keadilan publik. Jika Presiden hanya diam dan sekadar meminta laporan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama terhadap kepolisian akan jatuh semakin dalam.
“Presiden harus menunjukkan keberpihakan pada rakyat, bukan melindungi aparat yang lalai. Tragedi kemanusiaan di depan Gedung DPR harus menjadi titik balik reformasi kepolisian. Copot Kapolda Metro Jaya dan Kapolri, tunjuk pemimpin baru yang mampu mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” kata Natsir.
FOKSI juga mengingatkan bahwa membiarkan praktik represif kepolisian terus berlangsung dapat menimbulkan eskalasi konflik sosial yang lebih besar.
“Rakyat akan kehilangan kepercayaan pada hukum dan keadilan. Itu sangat berbahaya bagi stabilitas bangsa,” tutup Natsir.