Wartaindo Jakarta Sorotan tajam terkait kenerja DPR RI ditandai demo besar-besaran Agustus 2025 yang lalu, hal ini menjadi perhatian bersama termasuk umat Nasrani yang merupakan bagian anak bangsa.
Kinerja DPR RI yang dianggap tak lagi menjadi wakil rakyat, tetapi justru ada kesan menjadi wakil dari partainya ini melukai hati dan perasaan rakyat. Sementara kondisi ekonomi yang tidak menentu sempitnya lapangan kerja, ditambah pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Belum lagi harga yang terus melonjak, dilain pihak pungutan pajak terus dilakukan pemerintah.
Tak heran kondisi ini rakyat tak melihat apa peran DPR RI sebagai anggota legislative menjalankan fungsinya seperti menyusun anggaran, pengawasan dan pembuat undang-undang.
Peran itu dianggap minim karena sama-sama tahu bahwa DPR RI yang sudah dikunci menjadi mitra pemerintah, sehingga hilanglah peran sebagai lembaga penyeimbang.
Akibatnya, anggota dewan seakan hanya sebagai stempel kebijakan eksekutif dalam hal ini presiden dan jajarannya. Misalnya, tentang kenaikan pajak, lantas apa yang dilakukan anggota dewan ternyata tanpa sedikitpun mempersoalkannya. Lagi, soal kenaikan gaji justru riang gembira dan menikmati, tragisnya ketika sang pemilik mandate protes dianggap tolol dan tak tahu diri.
Tugas DPR yang meliputi tiga peran menyusun anggaran, membuat undang-undang dan pengawasan dilakukan hanya berdasarkan pesanan penguasa yang dianggap menguntungkan kroni dan kelompoknya.
Kondisi ini makin parah ketika tidak ada garis jelas mana peran legislative dan eksekutif. Hal ini antara legislative dan eksekutif berselingkuh seperti ketua umum partai juga menjabat menteri (eksekutif) lihat saja Partai Golkar, PAN, PKB dan Demokrat demikian juga Ketua Umum Gerindra yang sekaligus menjabat presiden Republik Indonesia.
Tak heran kalau rakyat bertanya bagaimana mungkin legislative mampu berperan sebagai pengawas dan penyeimbang eksekutif, ketika Ketua Umum partainya itu pula merangkap menjadi menteri. Alih-alih bisa kritis dan berani mengkritik kebijakan kementerian, sedangkan menterinya ketua umumnya sendiri. Kecuali anggota dewan tersebut memang sudah siap di gantikan atau istilahnya pergantian antar waktu (PAW).
Demikian juga dengan kebijakan partai atau visi misi partai. Kita tahu setiap anggota dewan otomatis anggota partai dan mereka pasti harus tunduk dan taat kepada kebijakan partai. Tak heran ada partai politik yang selalu mengklim setiap kadernya sebagai petugas partai.
Dengan gambaran seperti ini, mana berani anggota dewan yang notabene anggota partai politik itu memberikan kritikan kepada lembaga yang seharusnya di kawal yakni eksekutif dan yudikatif.
Carut marut ini ditambah lagi hampir posisi atau jabatan yang ada di pemerintahan merupakan hasil rekomendasi dari partai politik. Bahkan jangan pernah mimpi akan menjadi pengusaha sukses kalau tidak nempel di partai politik.
Ironi semacam inilah yang menghambat dari kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Malah yang ada kesejahteraan kaum elit yang berkuasa.
Sedangkan rakyat dibebani dengan berbagai pajak tetapi mereka anggota dewan pajakpun di bayar negara. Rakyat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan mereka para kaum elit menikmati dengan mendapat kenaikan gaji dengan berbagai fasiltas mewah lainnya.
Rakyat betapa sulitnya mencari kerja, mereka para menteri (Khususnya wakil menteri) malah mendapat doble pekerjaan.
Untuk itu wahai penguasa protes rakyat janganlah dianggap mereka bodoh atau justru dialihkan dengan issue issue lain. Buka mata, buka telinga dan buka hati saat ini kondisi negara tidak baik-baik saja. Hampir seluruh penjuru negeri rakyat berteriak.
Dengarlah mereka dan berilah empati kepada orang yang kalian wakili. Jangan anggap rakyatmu itu biang kerusahan dan tidak taat aturan apalagi kalau dikatakan perusuh itu sangat meyakitkan hati.
Seorang pemimpin dipilih tugasnya menyejahterakan rakyatnya. Memberi minum dan makan bagi yang dahaga dan lapar. Memberi pakaian mereka yang telanjang dan memberi perlindungan mereka yang tak punya tempat tinggal.
Pemimpin itu untuk melayani bukan dilayani. Untuk itu agar tercatat di tinta emas di bangsa ini, gunakan kesempatan yang kalian para penguasa dan pejabat miliki agar berguna untuk kemajuan bangsa.
Berhentilah mengumpulkan kekayaan karena kekayaan itu tak pernah kalian puas mendapatkannya. Malah yang terjadi dengan harta yang kalian punya itu bisa menambah keserakahan karena tetap ingin kaya.
Hanya layanilah dengan segenap hati kalau apa yang kalian punya ini adalah kesempatan dari Tuhan agar kalian menjadi berkat untuk negeri tercinta ini.
Penulis adalah Yusuf Mujiono
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia