Wartaindo Jakarta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia. Namun, di tengah besarnya anggaran dan cakupan program tersebut, evaluasi terhadap efektivitas, kualitas, serta tata kelolanya perlu terus dilakukan.
Sekjen DPP PIKI Benyamin Patondok, yang akrab disapa Bento, menyampaikan bahwa MBG harus dipandang sebagai investasi kesehatan dan masa depan generasi bangsa. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi harus dilihat dari kualitas gizi, ketepatan sasaran, keamanan makanan, serta dampaknya terhadap kesehatan dan perkembangan anak.
“MBG harus benar-benar menjawab kebutuhan gizi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kualitas makanan terjaga, distribusi tepat sasaran, serta pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan efisien. Jangan sampai niat baik program justru kehilangan manfaat karena persoalan tata kelola,” ujar Bento.
Bento juga memberikan masukan agar pemerintah memperkuat pengawasan dari tingkat pusat hingga daerah dengan melibatkan sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Sementara itu, Sekjen DPP Gempita Milenial, Yukenriusman Hulu, menilai pemerintah perlu terbuka terhadap kritik dan masukan publik dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, kritik bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan bagian dari kontrol sosial agar kebijakan publik berjalan sesuai tujuan.
“MBG adalah program yang baik jika dilaksanakan dengan tata kelola yang baik.
Tetapi pemerintah juga harus berani mengevaluasi ketika ditemukan persoalan di lapangan. Jangan sampai besarnya anggaran justru tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” tegas Yukenriusman Hulu.
Yukenriusman juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada besarnya serapan anggaran dan jumlah penerima manfaat. Aspek kualitas makanan, transparansi pengadaan, distribusi, pengawasan, potensi pemborosan, serta mekanisme pengaduan masyarakat harus menjadi perhatian serius.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang mudah diakses publik sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Dengan demikian, setiap potensi penyimpangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat.
“Kita mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Namun dukungan tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat,” lanjutnya.
Bento dan Yukenriusman Hulu pada prinsipnya mendorong agar MBG terus diperbaiki, bukan dihentikan. Evaluasi, kritik, dan pengawasan harus menjadi instrumen untuk memperkuat program agar semakin efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
MBG jangan sampai hanya menjadi program dengan anggaran besar, tetapi harus menjadi investasi nyata bagi kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi Indonesia.