WartaIndo.id, Jakarta- Prof Yudhie Haryono ungkap kegiatan forum Negarawan ini adalah proses konsolidasi para cendekiawan, pemikir, budayawan, purnawirawan dan banyak status yang kita sebut sebagai Negarawan. Forum Negarawan digelar Sabtu, 11 Maret 2023, di Museum Naskah Proklamasi, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Dikabarkan sebelumnya bahwa Dwitunggal Prof Yudhie dan Sri Eko Sriyanto Galgendu mempelopori forum Negarawan sebagai sarana menghasilkan solusi bangsa dan negara.
Sri Eko, saat ditanyakan mengapa digelar pada tanggal 11 Maret, menjawab bahwa pada tanggal ini Bung Karno mengeluarkan surat perintah sebelas Maret dalam rangka penyelamatan negara. “Forum ini sebagai upaya penyelamatan negara bangsa Indonesia”, jelasnya.
Menurut Prof Yudhie Forum ini menghasilkan 7 pesan atau Sapta Gatra kebijakan Negarawan. “Teruslah bekerja jujur, lebih keras lagi untuk bisa atasi gelapnya ekonomi politik saat ini,”tandasnya.
Diskusi dipandu oleh Yudhie Haryono dan Sri Eko Sriyanto Galgendu. berikut beberapa pernyataan beberapa tokoh yang hadir.
Bambang Sulistomo putra pahlawan nasional Bung Tomo ini mengatakan satu hal penting yang tidak disinggung selama ini adalah bicara kepemimpinan atau leadership. “Bagaimana leadership yang Pancasila dan bentuknya seperti apa yang dibutuhkan?”,tanyanya.
Terkait kepemimpinan Prof. Edi Swasono menyinggung dua hal yakni krisis kepemimpinan dan krisis konstitusi. Masalah kepemimpinan untuk memakmurkan seluruh anak bangsa. Masuknya asing eksploitasi SDA. Kaum pribumi tidak dianggap lagi.
“Konstitusi kita sekarang “palsu” karena ayat-ayat baru, ada Bab kosong. Bagaimana mau disebut UUD 1945? Saya 12 tahun anggota MPR terus berjuang melawan UUD palsu ini, tetapi kalah karena ada uang yang bermain,” kritiknya tajam.
Mantan KSAL Laksamana Tedjo Edi mengungkapkan bahwa kegiatan untuk menyampaikan keprihatinan tetapi tidak menyerang pemerintah. Menurutnya ideologi kita masih terjaga menurut Lemhanas.
“Rakyat hanya diminta menonton. Yang menentukan politik itu adalah parpol. Sisi ekonomi pertumbuhan tidak lebih 5, karena yang terjadi banyak korupsi. Hukum sulit ditegakkan. Demikian sosial budaya dimana ada konflik agama bahkan intern agama sendiri,” ujarnya mengingatkan.
Budayawan Eros Djarot lebih menekankan apa solusi untuk bangsa. Kalau teladan di tanah busuk akan juga busuk. Tahun 2024 sudah muncul calon, apakah mereka mampu melakukan perubahan tanpa menghancurkan benteng permasalahan (oligarki)?.
“Bicara Pancasila saya sudah bosan, yang saya mau lihat manusia Pancasila. Nggak usah basi-basi, buat saya turunkan dulu para cukong-cukong/oligarki itu, itu penting,” tandasnya.
Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menyampaikan bahwa ekonomi kita dari dulu sampai sekarang tidak ada berubah. Masih tergantung komoditi. Kesenjangan dan kemiskinan makin tinggi. Kita tidak bisa keluar dari negara ekonomi middle.
“Pemimpin sudah berubah-ubah, tetapi ekonomi juga tidak berubah. Kita harus menyusun cerita Indonesia yang baru ke depan,” ujarnya.
Sementara menurut Prof Yudi Latif ungkapkan selama 25 tahun reformasi mesti di cek ulang, semuanya mesti di cek ulang.
“Kita tidak punya tata kelola negara dengan baik, GBHN tidak ada. State building dan nation building tidak nyambung. Pemilu jaman dahulu, rakyat memilih penentuan kebijakan Negara, bukan rakyat memilih orang. Menciptakan sistim pemilu yang tidak menghamburkan uang,” paparnya.
Sebelum dimulainya forum diskusi di halaman Museum Proklamasi Jalan Iman Bonjol Forum Negarawan menyampaikan pesan Kebijakan Negarawan Sapta Gatra yang ditujukan kepada Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, Sabtu (11/03) sebagai surat terbuka.
Adapun tujuh pesan tersebut adalah pertama, melaksanakan dan mengamalkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang asli dengan sungguh-sungguh, tanpa khianat serta bertanggung jawab. Kedua, mencegah politik devide et impera sesama anak bangsa. Ketiga, mencari jalan keluar dari permasalahan ekonomi nasional, serta tidak menambahkan beban hutan negara dengan mengedepankan pembangunan yang strategis, substantif, tepat guna dan tepat sasaran. Keempat, memperkuat benteng pengamanan sosial di berbagai bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum dan pertahanan-keamanan.
Kelima, menegakkan supermasi hukum dengan seadil-adilnya, dengan memihak yang lemah. Keenam, memperkuat tradisi, adat, kearifan lokal serta pemikiran-pemikiran budaya yang dapat menciptakan stuasi bersatu dan harmonis. Ketujuh, memperkuat pertahanan keamanan dengan cara memperkuat benteng ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya.
JP/EM