Wartaindo Kutai Barat Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 DPD Partai Golkar Kutai Barat tak sekadar menjadi forum pergantian kepengurusan. Dari forum ini, Golkar mulai menyusun langkah untuk memperkuat organisasi hingga tingkat desa sekaligus menyiapkan kader menghadapi kontestasi politik berikutnya.
Salah satu nama yang mendapat dorongan kuat adalah Haji Ahmad Saifur Acong. Ia disebut memiliki peluang untuk kembali tampil dalam kontestasi politik Kutai Barat, termasuk didorong maju sebagai calon bupati pada periode mendatang.
Ketua OKK DPD Partai Golkar Kaltim, Arief Rahman Hakim, mengatakan proses penetapan Haji Acong dalam Musda telah melalui tahapan organisasi.
Menurut Arief, proses tersebut dimulai dari pendaftaran, masa pencalonan, hingga verifikasi administrasi. Dari tahapan itu, hanya satu nama yang mencalonkan diri.
“Setelah dilakukan verifikasi administrasi, hanya ada satu nama yang ditetapkan, yaitu Haji Ahmad Saifur Acong,” ujar Arief minggu 23/8/2026.
Setelah penetapan tersebut, proses selanjutnya diarahkan pada pembentukan kepengurusan. Arief mengatakan jajaran Golkar Kaltim menunggu proses penyusunan kepengurusan di tingkat Kutai Barat.
Ia menyebut proses pembentukan kepengurusan tersebut diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan.
Bagi Golkar Kaltim, Musda kali ini memiliki arti lebih luas. Dr. Muhammad. Husni Fahruddin, SH., MH yang kerap di sapa dengan panggilan bang Ayub, menilai forum tersebut harus menjadi awal untuk memperkuat kembali hubungan partai dengan masyarakat.
Ia menilai perjalanan politik Haji Acong patut diapresiasi. Salah satu pertimbangannya adalah perolehan suara Haji Acong pada Pilkada sebelumnya yang disebut tidak terpaut jauh dari bupati terpilih.
Atas kondisi tersebut, Husni’ud mengatakan ada dorongan dari jajaran Partai Golkar agar Haji Acong mempersiapkan diri maju sebagai calon kepala daerah atau calon Bupati Kutai Barat pada periode mendatang.
“Haji Acong harus bersedia maju sebagai calon bupati Kutai Barat. Beliau akhirnya bersedia melaksanakan amanat Partai Golkar,” kata Husni Fahruddin .
Dorongan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Golkar mulai mempersiapkan diri lebih awal untuk menghadapi pertarungan politik berikutnya.
Husni Fahruddin menekankan, persiapan politik tidak cukup hanya dilakukan di tingkat kabupaten. Struktur partai harus benar-benar bergerak hingga kecamatan dan desa.
Setelah Musda, konsolidasi akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan hingga desa. Langkah ini bukan hanya untuk memperkuat struktur, tetapi juga membuka ruang untuk mencari figur yang tepat sebagai calon pendamping Haji Acong.
Menurutnya, calon wakil harus memiliki integritas dan kapasitas serta mampu bekerja bersama untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan konsolidasi hingga tingkat desa, Golkar berharap dapat lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui persoalan yang dihadapi warga secara langsung.
Husni Fahruddin juga tidak menutup kemungkinan Golkar membangun koalisi dengan partai politik lain.
Ia menyebut koalisi penting untuk memperluas dukungan politik. Haji Acong juga diminta mampu membaca perkembangan politik sebelum menentukan langkah dan pasangan yang akan diusung.
“Sangat penting untuk berkoalisi. Haji Acong harus pandai membaca dinamika politik sehingga dapat membangun koalisi dengan partai lain,” ujarnya.
Ia menilai peluang Golkar di Kutai Barat masih terbuka. Bahkan, berdasarkan hasil survei yang disampaikannya, Golkar disebut memiliki peluang untuk menjadi pemenang.
Ada hal lain yang menjadi perhatian dalam Musda, yakni perubahan fungsi sekretariat partai.
Husni Fahruddin menyampaikan arahan agar sekretariat Golkar tidak hanya menjadi tempat rapat pengurus atau kegiatan internal partai. Kantor tersebut diharapkan menjadi rumah rakyat, rumah aspirasi, rumah konsolidasi, dan rumah sosial.
Artinya, masyarakat Kutai Barat, termasuk LSM dan lembaga sosial, diharapkan dapat datang menyampaikan persoalan dan kebutuhan mereka.
Aspirasi tersebut kemudian akan dihimpun dan dikoordinasikan ke tingkat provinsi.
Langkah ini dinilai penting karena tidak semua persoalan masyarakat dapat langsung diketahui oleh pemerintah provinsi. Partai politik di daerah dapat menjadi salah satu jembatan untuk membawa suara masyarakat dari kampung hingga ke tingkat provinsi.
Husni Fahruddin menjelaskan, apabila masyarakat memiliki usulan pembangunan atau kebutuhan tertentu, pengurus Golkar di Kutai Barat dapat menghimpunnya dan menyampaikan kepada jajaran partai di tingkat provinsi.
Selanjutnya, aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui anggota DPRD dan diteruskan kepada gubernur.
“Kalau ada aspirasi masyarakat dari bawah, harus disampaikan ke provinsi. Nanti DPRD akan meneruskannya kepada gubernur sehingga bantuan provinsi bisa sampai kepada masyarakat Kutai Barat,” jelasnya.
Pola komunikasi seperti itu diharapkan membuat kebutuhan masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi memiliki jalur untuk diperjuangkan melalui lembaga politik dan pemerintahan.
Rangkaian pesan yang muncul dari Musda Golkar ke-6 menunjukkan bahwa partai mulai menata langkah jauh sebelum tahapan Pilkada berikutnya dimulai.
Haji Acong didorong untuk mempersiapkan diri sebagai calon bupati, sementara struktur partai akan diperkuat hingga tingkat desa. Di sisi lain, pintu koalisi tetap terbuka dan sekretariat partai diarahkan lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan demikian, pekerjaan Golkar Kutai Barat setelah Musda bukan hanya menyusun kepengurusan baru. Tantangan berikutnya adalah membuktikan apakah konsolidasi tersebut benar-benar mampu membuat partai lebih dekat dengan warga dan membawa aspirasi masyarakat Kutai Barat ke tingkat pengambilan kebijakan.