Jakarta wartaindo.com Sungguh surprise acara diskusi ForJis, Jum’at 19 Agustus 2022 di Rumah Kedaulatan Rakyat, Guntur 49 Setiabudi, Jakarta Selatan untuk merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, diapresiasi oleh Kemenakertran RI yang berhalangan hadir untuk memenuhi harapan panitia memapar masalah buruh di Indonesia justru berkenan mengirim dua Direktur Program, Andi Awaludin dan Direktur Pembinaan Bidang Mediator, Adriani.
Kejadian langka ini tidak cuma surprise bagi Panitia Penyelenggara yang dikomando M. Nur Lapong SH Komandan, tetapi juga bagi Muslim Arbi yang juga ikut memaparkan bahasannya ketika ikut mengawal aksi besar kaum buruh. Kehadiran kedua Direktur Kemenakertrans
Ke kandang aktivis ini pasti akan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Komunitas Guntur 49 yang selama ini dikenal angker dan belum pernah disambabgi oleh pejabat pemerintah sejak aktivitas di Rumah Kedaulatan Rakyat ini berlangsung sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi hari ini.
Setidaknya kesan angker Komunitas Guntur 49 sebagai sarang para aktivis runtuh sudah dengan kehadiran Adriani dan Andi Awaludin yang berkenan diutus Menaker Ida Fauziyah untuk menjadi pembicara utama dalam diskusi yang membedah beragam masalah buruh maupun soal perburuhan di Indonesia yang rumit dan pelik.
Mulai dari masalah buruh, serikat buruh bahkan tenaga kerja yang belum menjadi buruh pun sempat dibahas meski cuma sekilas, karena masalah Omnibus Law yang telah melahirkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi topik paling menarik, karena kaum buruh telah memasok sikap menolak yang tak bisa lagi ditawar-tawar.
Demikian juga untuk pertanyaan Dul dari TVOne.Com dan Kang Agus yang tak tuntas terhadap, namun Adriani berjanji akan disampaikan juga kepada Menteri yang langsung mengutus kedua Direkturnya itu untuk mendengar dan menampung semua masukan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis dan kalangan wartawan serta buruh maupun serikat buruh.
Jadi beragam kekisruhan masalah perburuhan di Indonesia pun ikut disebabkan oleh banyaknya organisasi buruh yang semakin meyakinkan bahwa kaum buruh semakin sulit bersatu. Fenomena ini sudah diungkap juga sebelumnya. (Baca Budaya Perburuhan Yang Belum Selaras Bagi Warga Babgsa Indonesia, Jacob Ereste) dan historisnya pun “Kaum Buruh Indonesia Beranjak Dari Budaya Agraris dan Maritiem Yang Kini Tersesat di Kawasan Industri”.
Semua cukup gamblang dan jelas tergambar bila masalah buruh dan serikat buruh di Indonesia memang pelik dan rumit. Karena itu, kerja berat Kemenakertrans, seperti tak akan pernah selesai manakala revolusi Budaya bagi kaum buruh dan serikat buruh belum dilakukan bersama tata kelolanya yang seharusnya dapat dipandu dan dilakukan pembinaannya dengan baik oleh Kemenakertrans sambil meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang patut segera dilakukan juga.
Kememakertrans sendiri menurut Adriani sepakat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan baik untuk kaum buruh maupun untuk pelayanan dan pembinaan dari Kemenakertrans, seperti kembali menggiatkan lebih efektif BLK (Balai Latihan Jerja) yang ada di pusat maupun daerah, tandasnya.
Dan untuk lebih memahami masih buruh dan masalah serikat buruh di Indonesia, itulah sebabnya Kemenakertrans mengutus dua orang Direktur dari Kemenakertrans untuk memenuhi ajakan diskusi ForJis guna mendapat masukan.
Adriani dan Andi Awaludin pun berjanji akan menyampaikan semua inti pokok dari forum diskusi kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, karena mereka berdua secara formal diutus langsung oleh Kementrian, imbuh Andi Awaludin.
Sederet masalah yang diungkap peserta diskusi dan layak menjadi catatan penting Kemenakertrans diantaranya adalah masalah UU No. 11 Tahun 2020 yang sudah harus dibatalkan, karena bila tetap diteruskan bisa menimbulkan masalah besar yang panjang dan mungkin akan menimbulkan korban.
Penegasan itu diungkapkan oleh Germawan dari Serikat Pekerja. “Karena setelah 77 tahun Indonesia Merdeka, kaum buruh semakin susah dan sebgsara”, tandas Hermawan. Dan Indonesia menjadi idola ke tiga bagi investor karena udah murah. Soal gawat ini sama dengan pembiaran terhadap fleksibilitas labour market, tandasnya.
Mandi dari Media Kita.Com mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja. Pertanyaan ini erat kaitannya dengan arus deras TKI (Tenaga Jerja Indonesia) bekerja di negara asing. Sementara TKA ( Tenaga Kerja Asing) justru berduyun-duyun diboyong investor ikut masuk ke Indonesia dan mendesak kesempatan dan lowongan kerja warga pribumi di negerinya sendiri.
Aktivis senior dari Angkatan 66, Benny Akbar Fatah mengaku sudah enggan membicarakan masalah buruh Indonesia. Karena sejak awal kaum buruh sudah diposisikan sebagai alat produksi semata, bukan bagian dari industri yang harus diperhitungkan sebagai asset utama bagi perusahaan. Celakanya lagi, kata mantan Wakil Ketua KPU pertama setelah Reformasi ini, konstitusi di Indonesia seperti barang mainan dan pelaksanaan hukum itu sendiri terkesan dilakukan sekehendak hati mereka yang berkuasa.
Semua itu, tanda Benny Ajbar Fatah seperti dilakukan tanpa hati nurani. Bahkan tak cuma berani berbohong pada orang lain, tapi juga berani berbohong dan nengok dirinya sendiri.
Agaknya, Dalam konteks inilah sinkronisasi regulasi seperti yang diakui oleh Adriani memang harus mendapat perhatian khusus, agar upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dalam arti luas dapat tercapai. Bahkan untuk lebih memeriahkan perayaan hari Kemerdekaan RI ke 77 dan kehadiran dua orang Direktur dari Kemenakertrans, Bunda Aya dengan penuh segenap kegembiraannya membagi-bagikan dor prise untuk tamu dan undangan yang hadir pada moment bersejarah bagi Komunitas Guntur 49. Jacob Ereste
Jakarta, 19 Agustus 2022