Oleh: Anang Fahmi (Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto)
Wartaindo Jakarta Ini kisah pemikiran menarik. Sebab, ia filosof, romo sekaligus ekonom yang sangat tajam. Kami memanggilnya Bernardinus Herry Priyono SJ (romo Herry). Ia salah satu penafsir realitas ekonomi-politik paling jernih yang pernah dimiliki Indonesia.
Di sekolah kejeniusan ekopol konstitusi, pikiran dan karyanya disandingkan dengan ekonom-ekonom besar tanah air. Romo Herry, merupakan murid langsung Anthony Giddens di London School of Economics, dosen dan Ketua Program Pascasarjana STF Driyarkara—meninggal dunia 21 Desember 2020 karena serangan jantung di usia yang masih produktif. Ia meninggalkan sedikitnya enam buku monumental, ratusan artikel di berbagai media nasional, serta suatu kerangka berpikir ekonomi politik yang kekuatannya justru menguat di tengah Indonesia yang sedang bergulat dengan globalisasi, ketimpangan, dan krisis nalar kebijakan publik.
Neoliberalisme sebagai Leviathan Baru
Jika ada satu benang merah yang menyatukan seluruh arsitektur intelektual Herry Priyono, benang itu adalah kritik terhadap neoliberalisme. Dalam karya utamanya, “Ekonomi Politik: Dalam Pusaran Globalisasi dan Neoliberalisme” (Gramedia, ditulis bersama Ree, Agung Nugroho, dan Sigit B. Krisna), ia melakukan pembedahan yang jernih dan mendasar. Jika liberalisme klasik abad ke-18 hanya menuntut pemerintah menghormati kinerja pasar sebagai mekanisme yang efisien, neoliberalisme jauh lebih radikal: ia menuntut agar kinerja sistem pasar menjadi satu-satunya tolok ukur untuk menilai berhasil-tidaknya kebijakan pemerintah. Pasar bebas bukan lagi instrumen, melainkan hakim bagi setiap kebijakan. Herry Priyono menyebut neoliberalisme sebagai “leviathan baru” yang menggantikan leviathan lama—dominasi negara otoriter.
Distingsi ini bukan sekadar debat akademis. Herry Priyono menunjukkan bahwa neoliberalisme mengoperasikan substitusi yang sangat berbahaya: menggusur kesejahteraan bersama (common wealth) dengan akumulasi kekayaan individual (individual wealth). Ia mengibaratkan ini sebagai mengubah judul buku Adam Smith dari
“The Wealth of Nations” menjadi “The Wealth of Individuals.” Di Indonesia hari ini, substitusi ini terasa nyata: pertumbuhan ekonomi 5,61 persen di kuartal pertama 2026 diraih bersamaan dengan ketimpangan yang melebar, di mana satu persen teratas menguasai proporsi kekayaan nasional yang tidak sebanding dengan kontribusi produktifnya.
Globalisasi: Perentangan Sekaligus Penyempitan
Herry Priyono mungkin adalah pemikir terbesar tentang globalisasi yang pernah dimiliki Indonesia. Ia mendefinisikan globalisasi sebagai “perentangan sekaligus penyempitan ruang dan waktu seluas bumi itu sendiri”—sebuah paradoks ganda yang tidak bisa diselesaikan dengan memilih salah satu kutub. Globalisasi membuka peluang sekaligus menghancurkan pelindung. Ia menghubungkan pasar sekaligus menyeragamkan budaya. Ia menciptakan kekayaan sekaligus memproduksi kemiskinan baru. Bagi Herry Priyono, mereka yang menyanjung globalisasi tanpa melihat korbannya sama naifnya dengan mereka yang menolak globalisasi tanpa melihat peluangnya.
Dalam konteks Indonesia 2026 yang bergabung dengan BRICS sambil menegosiasikan tarif dagang dengan Amerika Serikat, paradoks ini persis sedang berlangsung. Keputusan Prabowo untuk memperkuat politik nonblok sambil menarik investasi dari kedua blok merupakan navigasi di jantung paradoks globalisasi yang digambarkan Herry Priyono. Pertanyaan kritisnya tetap sama dengan yang diajukan sang filsuf: siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung beban dari setiap pilihan geopolitik ini? Jika jawabannya selalu elite ekonomi, maka globalisasi hanya menjadi alat percepatan ketimpangan — persis yang ditakutkan Herry Priyono.
Korupsi: Pembusukan Kolosal Trans-Sektoral
Dalam bukunya “Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi,” Herry Priyono melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pemikir lain: ia tidak memperlakukan korupsi semata sebagai kejahatan individual yang bisa diatasi dengan hukuman lebih berat, melainkan membedahnya sebagai fenomena struktural yang berakar pada relasi timpang antara pemerintah, publik, dan pengusaha. Rumusannya yang paling menggigit menyatakan bahwa “korupsi bukan hanya kejahatan sektoral, melainkan pembusukan kolosal trans-sektoral dengan rantai sebab-akibat seperti domino.” Korupsi bukan soal ekonomi semata, melainkan soal etos — suatu kerusakan pada disposisi dasar manusia terhadap kebaikan bersama.
Analisis ini memiliki resonansi yang mengejutkan dengan dua kerangka yang telah dibangun dalam kajian sebelumnya. Ibnu Khaldun dalam Bab V Muqaddimah mendeskripsikan bagaimana patronase politik dan pajak konfiskatori menghancurkan motivasi produksi rakyat — sebuah bentuk korupsi struktural avant la letter yang hidup dari rente kekuasaan. Herry Priyono melengkapi keduanya dengan membingkai korupsi bukan sekadar sebagai perilaku menyimpang, melainkan sebagai produk sistemik dari relasi kuasa yang timpang dalam arsitektur neoliberal. Ketiga pemikir ini — dari tradisi yang sangat berbeda — sampai pada konklusi yang sama: bahwa kerusakan tata kelola publik adalah ancaman eksistensial yang jauh lebih mematikan daripada ancaman militer manapun.
Manusia Ekonomi: Reduksi yang Merendahkan
Dalam karya posthumous-nya “Memburu Manusia Ekonomi, Menggeledah Naluri” (2022), Herry Priyono membedah asumsi paling mendasar dari ilmu ekonomi dominan: bahwa manusia pada hakikatnya adalah homo economicus — makhluk yang seluruh perilakunya dapat direduksi menjadi kalkulasi untung-rugi rasional. Bagi Herry Priyono, reduksi ini bukan hanya keliru secara empiris, tetapi merendahkan secara ontologis. Manusia bukan sekadar kalkulator utilitas; ia adalah makhluk yang memiliki dimensi moral, estetis, spiritual, dan relasional yang tidak bisa dikompresi ke dalam persamaan matematika pasar.
Kritik terhadap homo economicus ini membawa Herry Priyono ke dalam percakapan langsung dengan Ibnu Khaldun. Sang polimath abad ke-14 itu membedakan antara kasab (akumulasi material) dan rizq (konsumsi yang bermakna bagi kehidupan), serta menegaskan bahwa harta hakiki hanyalah yang dimakan, dipakai, atau disedekahkan. Kedua pemikir ini — meski dipisahkan enam abad, dua benua, dan dua tradisi keimanan — menolak reduksi manusia menjadi sekadar agen ekonomi. Dalam konteks Indonesia hari ini, di mana keberhasilan pembangunan masih diukur terutama oleh angka PDB dan pertumbuhan investasi, kritik gabungan Herry Priyono dan Ibnu Khaldun menjadi pengingat bahwa indikator kesejahteraan sejati jauh lebih kompleks dari sekadar statistik makroekonomi.
Pendidikan yang Tidak Boleh Menjadi Komoditas
Sebagai dosen di STF Driyarkara selama lebih dari dua dekade, Herry Priyono memiliki perhatian mendalam terhadap dampak neoliberalisme pada dunia pendidikan. Ia mengamati bagaimana logika pasar merambah institusi pendidikan: mahasiswa direduksi menjadi konsumen, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri semata, dan universitas bertransformasi menjadi pabrik tenaga kerja alih-alih ruang pembentukan manusia yang utuh. Kritik ini selaras dengan kekhawatiran Ibnu Khaldun tentang fenomena mukhtasharat — buku-buku ringkasan yang mengeliminasi proses argumentasi demi efisiensi dangkal. Keduanya memperingatkan bahwa ketika pendidikan kehilangan dimensi pembebasan dan hanya melayani logika pasar, masyarakat kehilangan kapasitas untuk berpikir kritis terhadap sistem yang mendominasinya.
Tiga Pemangku dan Ketimpangan Abadi
Resensi atas buku “Ekonomi Politik” di Kompasiana mencatat bahwa karya Herry Priyono secara konsisten mengulas ketimpangan relasi antara tiga pemangku kepentingan utama dalam kehidupan ekonomi-politik: pemerintah, publik, dan pengusaha. Ketimpangan ini bukan kebetulan, melainkan produk dari arsitektur neoliberal yang secara sistematis memperkuat posisi tawar korporasi di hadapan negara dan masyarakat. Dalam kerangka Ibnu Khaldun, ini identik dengan bagaimana individu yang dekat dengan kekuasaan memperoleh privilese monopoli tanpa mengerahkan tenaga kerja produktif yang sepadan.
Di Indonesia, relasi tiga pemangku ini sedang diuji oleh beberapa kebijakan besar: pembentukan Danantara sebagai mega-holding BUMN, negosiasi tarif perdagangan dengan AS, masuknya Indonesia ke BRICS, dan ambisi pertumbuhan 8 persen pada 2029. Pertanyaan Herry Priyono tetap relevan: apakah kebijakan-kebijakan ini memperkuat posisi tawar publik, ataukah justru memperlebar jarak antara elite ekonomi-politik dan rakyat kebanyakan?
B Herry Priyono : Hidup dalam Paradoks
Reza A.A. Wattimena, dalam tulisannya di Kompas, mencatat bahwa Herry Priyono mengajarkan murid-muridnya untuk “hidup dalam paradoks” — memahami bahwa realitas tidak pernah mutlak dan sederhana, bahwa keadaan bisa sekaligus benar dan salah pada saat bersamaan, dan bahwa belajar memahami kompleksitas paradoksal itulah tanda kebijaksanaan sejati. Ajaran ini bukan nihilisme, melainkan panggilan untuk kewaspadaan intelektual yang tak berkesudahan.
Indonesia hari ini adalah paradoks berjalan: pertumbuhan ekonomi tinggi namun ketimpangan melebar; demokrasi elektoral berjalan namun oligarki menguat; kemandirian diserukan namun utang terus bertambah; hilirisasi digaungkan namun ketergantungan impor pangan masih akut. Herry Priyono tidak menawarkan solusi instan untuk paradoks-paradoks ini. Namun ia meninggalkan sesuatu yang lebih berharga: kerangka berpikir yang menolak simplifikasi, yang menuntut setiap kebijakan diuji bukan hanya oleh efisiensi pasar, melainkan juga oleh keadilan distributif dan martabat manusia.(*)