Oleh : Agus Rizal (Ekonom Strukturalis dan Kontributor Banrehi).
Judul buku: Super Imperialism, The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance (Edisi Kedua).
Penulis: Michael Hudson.
Penerbit: Pluto Press.
Tahun terbit: 2003 (Edisi Pertama: 1972).
Ketebalan buku: 425 hlm+iv.
Harga Buku: Rp 455.000,-
Wartaindo Jakarta Mencandra pikiran dan projek Prabowo. Inilah riset utama Nusantara Centre selama satu tahun (Mei 2025-Mei 2026). Riset yang disusun dengan membandingkan semua buku karya Prabowo dengan delapan buku utama terpilih: (1)The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities, karya John J. Mearsheimer; (2)Konsolidasi Kebangsaan, karya Mochtar Pabottingi; (3)The End of The Free Market, karya Ian Bremmer; (4)Ekonomi Politik Kekuasaan, karya Vedi R Hadiz; (5)Ekonomi Politik Pancasila, karya Yudhie Haryono, dkk.; (6)The Blind Spot: How Oligarchs Dominate Our Democracy, karya Jeffrey A. Winters; (7)Global Security Governance, Competing Perceptions of Security in the 21st Century, karya Emil J. Kirchner dan James Sperling; (8)Super Imperialism, The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance, karya Michael Hudson.
Perbandingan isi buku-buku ini juga menjadi sumber utama lahirnya rancangan undang-undang sistem perekonomian nasional yang sedang bergulir di masyarakat. Semoga segera ditetapkan jadi UU Induk agar kita segera sentosa.
(Mata) uang adalah kedaulatan negara. Uang adalah salah satu senjata canggih. Maka, tidak seharusnya negara mengimani kurs bebas. Begitulah diktumnya. Kecuali negara itu memilih menjadi “mesin pemiskin rakyatnya.”
Dalam karya monumentalnya yang berjudul Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of U.S. World Dominance, Michael Hudson membongkar bagaimana mekanisme keuangan internasional dirancang sedemikian rupa untuk melayani kepentingan hegemoni satu negara. Sistem moneter global modern saat ini bukanlah sebuah hasil evolusi pasar yang netral, melainkan sebuah arsitektur geopolitik yang sengaja diciptakan untuk mentransfer kekayaan dari seluruh penjuru dunia ke pusat kekuasaan Amerika Serikat melalui pemanfaatan instrumen utang internasional.
Kita mulai dengan pertanyaan. Mengapa USA bisa terus berutang dalam jumlah sangat besar, tetapi tetap menjadi negara paling berpengaruh di dunia? Mengapa banyak negara, termasuk para pesaingnya, justru berlomba membeli surat utang pemerintahnya? Bukankah logikanya negara yang terlilit utang akan semakin lemah?
Pertanyaan itu dijawab secara provokatif oleh ekonom Michael Hudson dalam bukunya Super Imperialism. Ia menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap ekonomi politik global. Menurut Hudson, sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada 1971, utang Amerika bukan lagi kelemahan, melainkan instrumen kekuasaan.
Selama ini kita terbiasa memahami imperialisme sebagai penjajahan melalui militer, perusahaan multinasional, atau eksploitasi sumber daya alam. Hudson membalik cara pandang tersebut. Ia berpendapat bahwa bentuk imperialisme modern bekerja melalui sistem keuangan internasional. Yang mengendalikan dunia bukan hanya tentara atau perusahaan, tetapi mata uang, bank sentral, dan pasar obligasi.
Setelah Presiden Richard Nixon menghentikan konvertibilitas dolar terhadap emas pada 1971, dunia memasuki era baru. Dolar tidak lagi ditopang emas, tetapi justru ditopang oleh kepercayaan dunia. Negara-negara yang memperoleh surplus perdagangan dalam bentuk dolar akhirnya harus menyimpan kembali dolar tersebut dengan membeli obligasi pemerintah Amerika.
Di sinilah kontradiksi itu muncul. Semakin besar defisit Amerika, semakin banyak dolar beredar di dunia. Semakin banyak dolar beredar, semakin besar pula kebutuhan negara lain untuk menempatkannya pada aset yang dianggap paling aman, yaitu surat utang pemerintah Amerika. Dengan kata lain, dunia ikut membiayai belanja Amerika, termasuk belanja militernya.
Hudson menyebut kondisi ini sebagai bentuk free lunch. Amerika memperoleh pembiayaan murah dari seluruh dunia tanpa harus menghadapi tekanan sebagaimana negara berkembang yang berutang kepada IMF. Jika negara berkembang dipaksa melakukan penghematan, privatisasi, dan reformasi fiskal ketika mengalami krisis, Amerika justru dapat terus memperbesar defisit tanpa kehilangan kepercayaan pasar.
Pandangan Hudson juga mengkritik peran lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Menurutnya, lembaga tersebut tidak selalu berdiri sebagai wasit yang netral, melainkan sering kali menjadi bagian dari arsitektur yang mempertahankan dominasi ekonomi Amerika.
Tentu saja pandangan ini tidak lepas dari kritik. Banyak ekonom berpendapat dominasi dolar tidak hanya lahir dari kekuatan politik Amerika, tetapi juga karena pasar global membutuhkan aset yang aman, likuid, dan dipercaya. Namun, di situlah letak pentingnya buku Hudson. Ia memaksa pembaca mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap wajar.
Bagi Indonesia, gagasan Hudson memiliki relevansi yang semakin besar. Ketika cadangan devisa sebagian besar masih disimpan dalam dolar, ketika perdagangan internasional masih bergantung pada sistem keuangan Barat, dan ketika pembiayaan pembangunan masih mengandalkan pasar keuangan global, ruang kedaulatan ekonomi sesungguhnya masih sangat terbatas. Bahkan makin nihil.
Perdebatan mengenai dedolarisasi, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, pembentukan BRICS, hingga diversifikasi cadangan devisa tidak lagi sekadar isu teknis ekonomi. Semua itu merupakan bagian dari pertarungan geopolitik abad ke-21.
Super Imperialism mengingatkan bahwa kekuasaan modern tidak selalu tampil dalam bentuk kapal perang atau pangkalan militer. Ia dapat hadir melalui mata uang, surat utang, dan sistem keuangan global yang tampak biasa, tetapi sesungguhnya membentuk hubungan kekuasaan yang sangat dalam.
Di tengah perubahan tatanan dunia yang semakin multipolar, memahami bagaimana uang dapat menjadi instrumen dominasi menjadi sama pentingnya dengan memahami strategi militer atau diplomasi. Sebab pada akhirnya, dalam politik internasional, siapa yang mengendalikan sistem keuangan sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar daripada siapa yang memiliki senjata paling banyak.
Buku ini memberikan pemahaman bahwa arsitektur keuangan global yang ada saat ini bersifat parasit dan tidak berkelanjutan karena menguras sumber daya produktif demi konsumsi hegemoni imperial. Untuk memutus rantai ketergantungan ini, dunia memerlukan kemandirian kultural, politik, dan penataan ulang kurikulum ekonomi yang lepas dari ortodoksi monetaris. Upaya pemulihan kedaulatan ekonomi mutlak dilakukan oleh setiap bangsa, sebab selama kita menggantungkan pertumbuhan dari kurs bebas maka sebenarnya dijajah secara masif.
Dari peristiwa perang dagang berhilir perang kurs, kita mesti mencipta antitesanya. Segera. Jika tidak, kita akan terus dihisapnya, sampai tulang sumsum dan akar-akarnya.(*)