Wartaindo Jakarta – Bangsa Indonesia bersiap memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Republik. Bukan usia muda, walau belum terlalu tua. Tentu, setiap angka penambahan bukanlah sekadar hitungan matematika, melainkan representasi dari pengalaman, pembelajaran, dan pertumbuhan diri. Usia menjadi cermin dari perjalanan intelektual, spiritual, sosial, kapital dan emosional sebuah negara dalam mengarungi semesta.
Di usia ini, apa yang belum berdentum? Seperti ada yang bergejolak di dada Republik mengenai gap antara konsitusi yang visioner berhadapan dengan ketimpangan sosial. Kesejahteraan masih jauh dari realita, kesentosaan masih absen dalam kehidupan bernegara.
Bagi Nusantara Centre, dengan dukungan penuh Banrehi dan Universitas Nusantara, jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada semakin tenggelamnya epistemik Ekonomi Politik Pancasila sebagai fondasi pembangunan nasional. Berbagai kajian, riset, dan refleksi akademik menunjukkan dengan jelas sekali bahwa arah pembangunan nasional dalam beberapa dekade terakhir menjauh dari cita-cita konstitusi, khususnya amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai pengarah utama perekonomian demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena alasan-alasan itulah, kami memperingati proklamasi ke-81 Republik Indonesia dengan meluncurkan buku “Pemikiran Soemitro,” dan mengadakan simposium bertema “urgensi undang-undang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam menata bangsa menuju Indonesia emas 2045.”
Agar sukses, viral dan berdentum serta menyadarkan kita semua pentingnya undang-undang tersebut serta terciptanya ekopol berdaulat sehingga negara dan warganya sentosa, kami mengundang 17 (aktivis), 8 (penulis) dan 45 (tokoh nasional) dari berbagai profesi.
Ketujuh belas aktivis tersebut adalah: Zulham, Akbar, Ihsan, Aisyah Loklomin, Naryana Indra, Achmad Chairul Amri, Hanifah Luthfiyah, Farhan Syauta, Emmanuel Odo, Muhammad Isyam, Subhan, Bramantyo, Ilham Ramadhan, Halimatusakdiah, Muhammad Haidar, Mohamad Nur Husen, dan Arie Musclihudin.
Sedangkan kedelapan penulis adalah: Anang Fahmi, Mikail Adam, Firdaus Syamsu, Agus Rizal, Yaya Sunaryo, Ryo Disastro, Irma Syuryani, dan Asyari Muchtar.
Sementara 45 tokoh nasional adalah: Didin S. Damanhuri, Hendrasmo, Mukit Hendrayatno, Fuad Bawazier, Siti Fadilah Supari, Jumhur Hidayat, Taruna Ikrar, Dedi Setiadi, Angel Damayanti, Bambang Wiwoho, Asep Saefudin, Endin Nasrudin, Ahmad Sodik, Anter Venus, Budi Djatmiko, Viva Yoga Mauladi, Vivi Yulaswati, Afriansyah Noor, Ateng Karsoma, Sri Eko Galgendu, Suyuti Asyatri, Tony Hasyim, Ki Darmaningtyas, Prijanto, Tedjo Edi, Kivlan Zen, Nurrachman Oerip, Heppy Trenggono, Isra Ramli, MS Kaban, Hatta Taliwang, Bastari, Firdaus Djuwaid, Dita Caroline, Jhonnes Marbun, Ery Ratmono, Radhar Tribaskoro, Syanief, Setyo Wibowo, Ishak Tuasikal, Achmad Nur Hidayat, Wati Salam Imhar, Abdulloh Kautsar Badawi, Muhammad Khazim, Kirdi Putra, Lily Sastriyanti dan Yudi Pratama.
Tentu saja, 17 aktivis, 8 penulis dan 45 tokoh nasional bukan hanya mewakili simbol proklamasi 17/8/1945 tetapi juga menandakan kesadaran baru: kebangkitan ekopol pancasila. Mereka bukan hanya sudah membaca buku Soemitro, naskah akademik dan RUUPN, serta artikel berkala, tetapi juga punya tekad yang sama: mendaulatkan ekopol kita sesegera mungkin.
Dalam spirit ini, Ekonomi Politik Pancasila bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan jalan keselamatan berbangsa dan bernegara.
Ini penting, karena negara, baru dapat disebut bermartabat apabila mampu menguasai produksi, teknologi, pasar, dan pembiayaan ekonominya sendiri. Negara yang tidak mengendalikan pasar domestiknya akan sulit menjadi pemain utama di pasar internasional. Negara yang hanya menjual bahan mentah juga akan terus berada pada posisi tawar yang lemah dalam percaturan ekonomi global. Itu negara yang dijajah di alam modern.
Maka dari itu, perhelatan peluncuran buku Pemikiran Soemitro dan Simposium RUU Perekonomian Nasional, layak menjadi hari kebangkitan ekonomi nasional yang tidak berhenti sebagai seremoni penuh pidato dan diskusi, melainkan aksi nyata: pikiran, ucapan, pidato, tulisan, legislasi ataupun peraturan dan realisasi di lapangan: dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Tentu saja, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak hanya ditandai oleh berkibarnya bendera Merah Putih, tetapi juga oleh kemampuan kita menguasai kekayaan alamnya sendiri, melindungi pelaku usaha nasional, membangun industri yang kuat, menciptakan kemakmuran yang merata, serta memastikan negara hadir sebagai pengarah utama pembangunan dan keadilan.
Jika semangat itu benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang konsisten, maka 4 Agustus tidak hanya akan dikenang sebagai sebuah momentum ekopol nasional, melainkan sebagai awal kebangkitan Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan ekopolnya.
Acara ini sepenuhnya disponsori oleh Ethos Kreatif Indonesia dan diselenggarakan pada hari Selasa, 4 Agustus 2026 di RRI Jakarta, mulai pukul 13.00.(*)